4 days ago
8
PANGKEP SULSEL - Dalam pembangunan daerah, hubungan antara pejabat dan masyarakat menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan program. Namun selama ini, pola komunikasi masih terlalu banyak berlangsung di ruang rapat dan gedung perkantoran. Pejabat, terutama kepala dinas yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian, Perikanan , sering terjebak pada rutinitas administratif yang membuat jarak semakin lebar antara perencana dan pelaksana lapangan. Padahal, sektor pertanian tidak tumbuh dari meja rapat, melainkan dari tanah, keringat, dan realitas di lapangan.
Petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan sering kali tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan secara langsung. Mereka hadir dalam angka, grafik, dan laporan, tetapi jarang dalam ruang diskusi yang sebenarnya relevan dengan kehidupan mereka. Karena itu, gagasan agar pejabat sesekali melakukan rapat di rumah tani—bukan hanya rapat dengan sesama pejabat di kantor—menjadi sangat penting. Ini bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan paradigma.
Ketika pejabat turun langsung ke kebun, sawah, kandang ternak, atau tambak, mereka dapat melihat nyata tantangan yang dihadapi para petani. Bukan lagi sekadar mendengar, tetapi merasakan: bagaimana kondisi air di musim hujan di sawah, apakah telak turun sawah di musim hujan ini, bagaimana hama yang tak terprediksi mengganggu panen nanti , bagaimana harga pakan atau pupuk yang tiba-tiba naik merusak perencanaan, bagaimana lahan itu ada tambahan penghasilan bisa di manfaatkan selain tanaman padi dan lainnya, Kehadiran pejabat di lapangan membuat informasi menjadi lebih akurat dan kebijakan menjadi lebih realistis.
Selain itu, dialog di lapangan akan menciptakan kedekatan emosional antara pemerintah dan petani. Petani merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan. Ketika mereka merasa menjadi bagian dari proses, mereka juga akan lebih bersemangat menjalankan program pemerintah. Inilah akar dari keberhasilan berbagai program pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya di negara-negara maju: pejabat dan petani berada dalam satu meja, bahkan satu tanah pijakan.
Rapat di rumah tani merupakan simbol keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang selama ini menghidupi masyarakat, namun sering dipandang sebelah mata. Dengan mendengarkan keluhan, aspirasi, dan inovasi para petani secara langsung, pemerintah dapat menyusun program yang benar-benar menjawab persoalan, bukan hanya sekadar memenuhi agenda birokrasi.
Lebih jauh, pola ini dapat mendorong sinergi besar antara berbagai subsektor: petani kebun, petani sawah, peternak, dan petambak. Semua ini adalah satu ekosistem pangan. Pejabat yang turun ke lapangan bisa melihat sendiri bagaimana suatu kebijakan di satu subsektor dapat berdampak pada subsektor lainnya. Rapat yang dilakukan di titik-titik produksi akan memperluas wawasan dan memperkaya ide kebijakan.
Metode ini juga menjadi bentuk pengawasan langsung. Pejabat dapat melihat apakah bantuan alat, bibit, pupuk, atau program pendampingan benar-benar berjalan dan dimanfaatkan. Mereka tidak hanya menerima laporan, tetapi menyaksikan sendiri dampaknya. Di sinilah transparansi dan akuntabilitas bekerja dengan cara yang paling sederhana, namun paling efektif.
Pada akhirnya, keputusan-keputusan penting tentang pertanian harus lahir dari kenyataan di lapangan, bukan hanya dari lembaran kertas. Pejabat yang aktif berkomunikasi dengan petani di tempat mereka bekerja akan menghasilkan program yang tidak hanya masuk akal tetapi juga bisa dilaksanakan. Kekuatan kebijakan terletak pada kemampuannya menjawab kebutuhan nyata.
Oleh karena itu, sudah waktunya pola kerja pemerintah daerah—terutama di sektor pertanian—lebih humanis, terbuka, dan berjejak pada realitas. Pejabat tidak boleh hanya menjadi pengambil keputusan; mereka harus menjadi mitra petani. Dan kemitraan sejati hanya bisa lahir ketika pejabat bersedia keluar dari ruangan dan masuk ke rumah tani, tempat di mana masa depan pangan daerah sesungguhnya dibangun.
Pangkep 15 Nopember 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
