2 days ago
9
KERINCI, JAMBI – Polemik proyek irigasi di Desa Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci kian melebar setelah hasil penelusuran lapangan menunjukkan kejanggalan serius. Hingga kini, belum diketahui secara pasti sumber anggaran kegiatan tersebut, namun informasi yang beredar kuat di tengah masyarakat menyebut proyek itu merupakan pekerjaan milik OP SDA BWSS VI Jambi. Ketiadaan papan informasi proyek semakin mempertebal keraguan publik dan membuka ruang spekulasi atas legitimasi serta standar teknis pekerjaan.
Hasil penelusuran awak media di lokasi menunjukkan struktur pasangan batu terindikasi tidak memenuhi standar teknis. Di beberapa bagian, material yang digunakan tampak didominasi batu kualitas rendah, adukan semen terlihat tipis dan tidak seragam, serta indikasi minimnya pondasi di beberapa titik saluran. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan kontruksi dalam waktu singkat dan membuka risiko kerusakan dini ketika debit air meningkat.
Aktivis Kerinci, Syafri, mendesak langkah tegas segera dilakukan.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Transparansi sumber anggaran harus dijelaskan dan kualitas fisik bangunan harus diaudit secara menyeluruh. Jika benar ini milik OP SDA, maka pihak BWSS VI wajib turun ke lapangan, bukan hanya duduk menerima laporan, ” tegasnya.
Syafri menilai, polemik yang muncul tidak sebatas pada mutu pengerjaan, tetapi juga menyangkut tata kelola dan asas keterbukaan. Menurutnya, ketika proyek irigasi tidak menampilkan dokumen informasi di lokasi, publik wajar menilai bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan tanpa standar dan tanpa pengawasan yang memadai.
“Ketiadaan papan informasi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa prosedur awal saja tidak dipatuhi, ” ujarnya.
Aktivis itu menekankan perlunya audit menyeluruh oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari sumber dana, pelaksana, hingga kualitas fisik. Ia menilai audit bukan hanya diperlukan untuk menjawab polemik, tetapi juga untuk memastikan tidak ada potensi merugikan negara dalam pelaksanaan irigasi yang seharusnya menjadi fasilitas dasar petani.
Syafri menegaskan audit penting dilakukan secara independen dan tidak berhenti di tahap dokumentasi. Ia meminta tim pengawasan turun langsung ke titik pekerjaan, memeriksa fisik bangunan, metode konstruksi, hingga kualitas material yang digunakan.
“Audit tanpa pemeriksaan lapangan hanya akan mengulang masalah lama, ” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut sebagai pengelola belum memberikan klarifikasi resmi mengenai sumber anggaran maupun proses pelaksanaannya. Situasi ini membuat publik semakin mendesak agar aparat teknis turun langsung mengurai benang kusut proyek irigasi Ambai dan memastikan bahwa setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara sesuai aturan, standar teknis, dan prinsip keterbukaan.(son)
