4 days ago
5
KERINCI, JAMBI – Program swakelola P3A–TGAI di Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek yang semestinya dikelola langsung oleh kelompok petani pengguna air (P3A) itu justru disebut–sebut tidak berjalan sebagaimana aturan yang berlaku.
Sejumlah warga mengaku kaget karena pekerjaan irigasi tersebut diduga kuat justru dikuasai oleh oknum perangkat desa. Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut bahwa Sekretaris Desa Semerah disebut sebagai pihak yang mengendalikan pekerjaan, bukan kelompok petani sebagaimana mandat resmi program.
Lebih jauh, para petani yang sehari-hari menggarap lahan di lokasi pembangunan mengaku tidak pernah dilibatkan sejak awal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar karena P3A–TGAI sejatinya dirancang untuk memperkuat peran petani, bukan mengalihkan kendali kepada pihak lain.
Situasi tersebut memicu isu yang berkembang bahwa program ini diduga kuat telah dikuasai oleh oknum tertentu sehingga berpotensi keluar dari prinsip swakelola. Bila benar, kondisi ini jelas menguntungkan individu tertentu dan menggeser tujuan utama program yang seharusnya berpihak kepada petani.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika melihat hasil pekerjaan yang dinilai jauh dari memadai. Material, metode kerja, dan kualitas bangunan disebut terlihat asal-asalan, sehingga memunculkan keraguan apakah pekerjaan benar-benar dilakukan sesuai pedoman teknis TGAI.
Di tengah polemik itu, masyarakat juga mendengar isu tambahan yang belakangan berkembang mengenai dugaan adanya fee proyek, meskipun hal tersebut belum dapat dibuktikan secara resmi. Namun derasnya rumor itu menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan program semakin meningkat.
Warga berharap pihak berwenang, khususnya unit terkait di bawah BWSS VI, segera menurunkan tim untuk menelusuri dugaan penyimpangan serta memastikan bahwa program kembali dikelola sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi petani.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola program maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan warga belum dapat dimintai tanggapan.(son)
